MENINGKATKAN PERAN POLITIK PEREMPUAN (Hj. Syamsidar Siregar)

9 Maret 2009 pukul 03:51 | Ditulis dalam 1 | Tinggalkan komentar

Urgensi Peran Politik Perempuan

  • Politik tidak hanya terkait dengan perebutan kekuasaan yang keras (struggle for power) dan penuh konflik kepentingan, tetapi juga terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan kebijakan publik.
  • Kebijakan publik yang aspiratif dengan kepentingan perempuan akan lebih terjamin jika diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri.
  • Partisipasi perempuan di dunia politik, termasuk di lembaga legislatif, merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan.

Tantangan Internal

  • Masih lemahnya SDM sebagian besar perempuan (pendidikan, skill yg profesional).
  • Terbatasnya perempuan yang berkualitas dan memiliki kualifikasi dalam dunia politik (misalnya leadership, organisasi, public speaking, lobying, mempengaruhi massa, dsb).
  • Rasa kurang percaya diri (kendala psikologis) untuk bersaing dengan laki-laki di dunia politik.
  • Masih dominannya public image di komunitas perempuan bahwa perempuan memiliki banyak keterbatasan untuk berkiprah di politik.
  • Kurangnya kepercayaan perempuan terhadap aktor politik perempuan sendiri,

Tantangan Eksterna

  • kendala kultural yang cenderung patriarkis (laki-laki minded). Perempuan dianggap lebih cocok sebagai konco wingking yang mengikuti laki-laki. Suwargo nunut, neroko katut) boncengan1
  • kurang seriusnya kehendak politik (political will) penyelenggara negara terhadap peran serta perempuan dalam politik. (basa-basi…)
  • sikap aktor politik laki-laki (sebagian besar) yang under estimate terhadap kemampuan perempuan. (perempuan duduk manis saja……)
  • birokrasi pemerintahan yang didominasi laki-laki.
  • sikap media massa yang kurang advokatif terhadap potensi politik perempuan. (perempuan lebih banyak dipajang utk jadi tontonan…)
  • sistem politik yang masih “setengah hati” mengakomodir keterwakilan perempuan, dsb. (simak dlm UU pemilu…)

Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen my-data-ku Tindakan Khusus Sementara (TKS)

  • Tidak sedikit kendala untuk mengatasi kesenjangan peran perempuan di sektor publik, khususnya di bidang politik.
  • Solusi awal adalah perlunya political will dari penyelenggara negara, dalam bentuk “tindakan khusus sementara” (affirmative action).
  • Dalam bidang politik, TKS diimplementasikan dengan kuota 30 % keterwakilan perempuan yang dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang politik yakni UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Hambatan Keterwakilan Perempuan

  • Parpol belum sepenuhnya “ikhlas” menerima kuota 30 %. Pemenuhan kuota itu sekedar dimaksudkan “gugur kewajiban” saja.
  • Perempuan masih minim ditempatkan sebagai “caleg jadi” tetapi hanya sebatas “jadi caleg.” Tidak ada sanksi yang tegas terhadap parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan.
  • Parpol kesulitan mencari kader perempuan potensial yang bersedia di-calegkan.
  • Pemilih perempuan belum sepenuhnya percaya pada caleg perempuan. Kampanye “perempuan pilih perempuan” belum berjalan baik.
  • Banyak praktek money politics yang berpotensi menutup peluang perempuan. Misalnya dalam penentuan nomor urut dalam Caleg, “pembelian suara”

money1 Agenda Aksi

  • Pertama, pemetaan potensi politik perempuan sehingga dimiliki database yang baik untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) perempuan. Pemetaan ini misalnya dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT sehingga mendapatkan gambaran tentang: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan perempuan politik
  • Kedua, peningkatan kapabilitas, akseptabilitas dan kredibilitas perempuan politik. Perempuan yang hendak terjun ke dunia politik memerlukan kualifikasi tertentu sehingga maumpu bersanding dan bersaing dengan laki-laki. Peningkatan kapabilitas perempuan dimaksudkan untuk membekali perempuan politik dengan hal-hal yang sangat diperlukan dalam dunia politik, seperti pendidikan, leadership, keorganisasian, pengetahuan, public speaking, lobi dan negosiasi, rasa self confidence, konsolidasi antar elemen perempuan dan sebagainya.
  • Ketiga, menjalin sinergi dengan stakeholders untuk bersama-sama membangun kultur sensitif gender. Misalnya dengan partai politik, media massa, perguruan tinggi, NGO, ormas dan sebagainya.
  • Keempat, membangun ketokohan perempuan dengan cara menghadirkan dalam keseharian masyarakat dan bukan hanya musiman menjelang pemilu.
  • Kelima, menggalakkan kampanye “Perempuan Pilih Perempuan.” Diperlukan strategi kampanye yang tepat sasaran bagi caleg perempuan, bukan asal meriah. kampanye1

TERIMA KASIH WASSALAMU’ALAIKUM CALEG SIAP TURUN LANGSUNG KE MASYARAKAT BUKAN JANJI TAPI BUKTI

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: