Selayang Pandang Legislatif

13 Januari 2009 pukul 06:36 | Ditulis dalam Amanah | Tinggalkan komentar

MENGARAHKAN KONSTITUEN MEMILIH CALEG PEREMPUAN

Fakta

  • Populasi perempuan dalam politik cukup signifikan, tidak berbeda jauh dengan populasi laki-laki.
  • Untuk berpacu dalam politik, pada umumnya perempuan ketinggalan start dibandingkan dengan laki-laki (waktu, kesempatan,
  • Kapabilitas berpolitik perempuan pada umumnya masih belum setara dengan laki-laki.
  • Dunia politik dan sektor publik didominasi laki-laki. Perempuan termarginalkan dari pentas politik.
  • Banyak UU, Perda atau kebijakan pemerintah yang bias gender atau kurang aspiratif dengan kepentingan perempuan

Masalah yang Menghambat Keterwakilan Politik Perempuan

  • Parpol belum sepenuhnya “ikhlas” menerima kuota 30 %. Pemenuhan kuota itu sekedar dimaksudkan “gugur kewajiban” saja.
  • Perempuan masih minim ditempatkan sebagai “caleg jadi” tetapi hanya sebatas “jadi caleg.”
  • Tidak ada sanksi yang tegas terhadap parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan.
  • Parpol kesulitan mencari kader perempuan potensial yang bersedia di-calegkan.
  • Pemilih perempuan belum sepenuhnya percaya pada caleg perempuan. Begitu juga pemilih laki-laki. Oleh karena itu perlu dikampanye “konstituen pilih perempuan” belum berjalan baik.

Banyak praktek money politics yang berpotensi menutup peluang perempuan. Misalnya penentuan nomor urut dalam Caleg, “pembelian suara” dsb.

Money Politics

Beberapa “Kemajuan” Advokasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik

1. Pendiri dan Pengurus Parpol

  • Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara eksplisit, tegas dan bermakna, parpol diwajibkan mengakomodir keterwakilan perempuan 30 % dalam kepengurusannya, baik pada saat pendirian maupun pembentukannya. Dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan “pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 % keterwakilan perempuan.” Dalam pasal ini, keterwakilan 30 % perempuan dijadikan syarat pendirian. Dengan kata lain, untuk diakui sebagai badan hukum, parpol harus mencantumkan 30 % keterwakilan perempuan dalam Dewan Pendiri atau Deklarator Partai.
  • Selain sebagai pendiri, keterwakilan 30 % perempuan juga diwajibkan dalam kepengurusan di tingkat pusat dan “disunnahkan” dalam kepengurusan tingkat di bawahnya. Keterwakilan 30 % di tingkat kepengurusan pusat dijadikan salah satu syarat oleh KPU untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Dalam pasal 8 ayat (1) huruf d dinyatakan “Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat.”

2. Penyelenggara Pemilu

A. KPU

  • Dalam pasal 6 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 ttg Penyelenggara Pemilu dinyatakan keanggotaan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30 %: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

B. Bawaslu/Panwaslu

  • Dalam pasal 73 (8) dinyatakan: “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).”

3. Calon Anggota Legislatif

  • Dalam pengajuan balon anggota legislatif kepada KPU di semua tingkatan, parpol diwajibkan menyertakan keterwakilan perempuan 30 % untuk tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 53 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan.”
  • Bukan hanya jumlah keseluruhan balon yang diajukan tetapi juga tata cara penyusunan balon juga ditegaskan keharusan menempatkan perempuan di tempat yang “terhormat,” yakni setiap 3 orang balon terdapat sekurang-kurangnya 1 perempuan (Pasal 55 ayat 2).
  • Jika balon yang diajukan parpol ke KPU tidak memenuhi 30 % keterwakilan perempuan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil), KPU harus mengembalikan berkas pencalonan itu kepada parpol untuk diperbaiki usulannya (pasal 58 ayat 2).
  • Jika parpol tidak bisa memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 %, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    – parpol harus membuat alasan tertulis kepada KPU.
    – parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, penempatan nomor urut balon perempuan dalam       daftar balon ditempatkan di nomor urut kecil.
    – parpol yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 %, akan diumumkan kepada             publik dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT).

4. Strategi Pemenangan Caleg Perempuan

  • Membangun ketokohan di Dapil-nya melalui kepeloporannya dalam berbagai kegiatan di masyarakat.
  • Memahami karakteristik pemilih di Dapilnya (tingkat pendidikan, strata sosial ekonomi, budaya, problema kemasyarakatan dll).
  • Menjalin relasi yang harmonis dengan tokoh berpengaruh di Dapilnya (tomas, ulama, tokoh adat, sesepuh, tokoh perempuan, tokoh pemuda dsb)
  • Melakukan political direct selling di masyarakat.
  • Membangun jejaring sosial-politik dengan stakeholders yang terkait dengan basis massa di Dapil.
  • Membentuk tim sukses yang handal dan terpercaya.

” Selamat Berjuang
Wahai Bunda
Saatnya Perempuan
Mewakili Rakyat”

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: